Makassar, 3 Desember 2025 – Media Mata Elang — Pemilihan Ketua RT 01, 02, 03, 04, dan 06 RW 13 yang digelar di area belakang Masjid Al-Husna, Kelurahan Minasa Upa, kembali memantik sorotan tajam dari warga. Proses demokrasi tingkat lingkungan yang seharusnya berjalan tertib dan terstruktur ini justru dinilai tergesa-gesa, minim sosialisasi, dan menyisakan kekacauan serius pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sejumlah warga kepada Media Mata Elang mengungkapkan bahwa sejak masa pendaftaran, kejanggalan demi kejanggalan sudah tampak. Salah satu temuan paling mengherankan adalah adanya calon Ketua RT yang telah mendaftar resmi dan terverifikasi oleh kelurahan, namun namanya tidak tercantum dalam DPT, sehingga tidak memiliki hak suara.
“Bagaimana mungkin calon resmi diverifikasi tapi malah tidak masuk DPT? Ini bentuk ketidaksiapan panitia atau ketidaktahuan yang fatal,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Keluhan lain juga bermunculan dari para pemilik rumah yang telah tinggal menetap bertahun-tahun, namun tidak menerima undangan memilih, bahkan tidak ditemukan dalam DPT.
“Warga di sini tinggal puluhan tahun, pemilik rumah juga, tapi tidak dapat undangan. Ini sangat aneh dan meragukan validitas datanya,” sebut warga lain.
Lebih jauh, warga juga menyoroti situasi janggal di mana calon kandidat sendiri kehilangan hak suara karena namanya tidak ada dalam DPT, meski sudah lama bermukim di alamat tersebut.
“Tadi di barisan jelas kelihatan. Ada calon yang ikut pemilihan, tapi nama mereka tidak ada di DPT. Padahal mereka tinggal di sini puluhan tahun. Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Warga menilai kekacauan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi mencerminkan bahwa pemilihan dilakukan tanpa persiapan matang dan tanpa sosialisasi yang memadai dari panitia maupun pihak kelurahan.
“Prosesnya seperti dipaksakan. Minim sosialisasi, data berantakan, potensi kecurangan besar. Ini harus segera dievaluasi,” ujar seorang warga.
Meski proses pemungutan suara berjalan relatif tertib berkat sikap warga yang menahan diri, banyak yang menilai bahwa kondisi ini jauh dari ideal untuk sebuah pemilihan tingkat lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, proses pemilihan masih berlangsung. Warga berharap pemerintah kota segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendataan DPT, mekanisme undangan, dan kesiapan panitia, demi menjamin pemilihan RT yang benar-benar demokratis, transparan, dan bebas polemik.
Penulis: Tim Redaksi
